Cucum Suminar

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) berlimpah tidak otomatis menjadi negara maju bila tidak didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM)  yang mumpuni. Keunggulan suatu bangsa tidak hanya bertumpu pada kekayaan alam, namun juga sangat tergantung pada peran SDM.

Ada banyak contoh negara yang minim SDA, namun mampu menjadi  bangsa yang diperhitungkan di kancah internasional. Contoh terdekat adalah Singapura. Meski tidak dikaruniai kekayan alam melimpah, negara yang hanya sepelemparan batu dari Batam, Kepulauan Riau (Kepri), tersebut mampu menjadi bangsa maju karena memiliki SDM yang handal.

Peran SDM dalam kemajuan suatu negara memang tak terbantahkan. Bagaimana suatu bangsa bisa meningkatkan pembangunan bila tidak ada SDM yang diandalkan? Membangun jalan dan gedung pencakar langit itu perlu ilmu, memanfaatkan batu bara dan gas alam juga tidak bisa dilakukan begitu saja. Perlu pengetahuan mumpuni agar hasil dari pemanfaatan kekayaan alam dapat dirasakan dengan optimal.

Peran pendidikan yang begitu besar dalam kemajuan suatu bangsa sepertinya juga sudah sangat disadari oleh pemerintah – baik pusat maupun daerah. Pemerintah terus berbenah agar pendidikan di Indonesia semakin baik. Ada berbagai upaya yang dilakukan pemerintah agar kualitas pendidikan di Indonesia kian meningkat. Salah satunya dengan membuat aturan agar pusat maupun daerah menganggarkan dana pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Masih Belum Fokus pada Belanja Pendidikan

Selintas, anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan memang lumayan besar. Namun bila ditelaah lebih lanjut, anggaran tersebut lebih banyak habis untuk belanja tidak langsung. Anggaran pendidikan Kota Batam 2017 contohnya, meski sudah dianggarkan 21 persen dari total APBD, namun yang akan dialokasikan untuk belanja langsung hanya 6,7 persen – kurang dari 1/3 dana yang dianggarkan (Koran Sindo).

Padahal belanja langsung tersebut untuk pembangunan fisik sekolah, mulai dari perbaikan sekolah hingga pembangunan ruang belajar baru untuk mengimbangi pertumbuhan siswa yang terus bertambah setiap tahun. Selain itu, tentu saja juga untuk meningkatkan sarana dan prasarana, salah satunya berbelanja meubeleur sekolah.

Anggaran pendidikan Kota Batam yang mencapai ratusan miliar tersebut tersedot untuk belanja tidak langsung,  salah satunya adalah untuk menggaji guru tetap maupun honorer. Dana itu juga terbagi untuk memberi insentif para guru – baik guru TK maupun guru sekolah menengah yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta.

Setiap bulan, para guru tersebut mendapatkan tunjangan Rp1.000.000 hingga Rp1.150.000 yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru, padahal berdasarkan data yang dirilis Tempo.co guru di Batam mencapai ribuan. Tahun 2013 saja ada 4.882 guru di Batam. Bila satu guru mendapat tunjangan Rp1.000.000/bulan, berarti pemerintah daerah harus mengeluarkan dana Rp4.882.000.000/bulan, pert tahun mencapai Rp58.584.000.000.

Uang sebanyak itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak, salah satunya membangun sekolah baru – baik SD, SMP, maupun SMA. Apalagi pertumbuhan penduduk di Batam terbilang tinggi. Setiap tahun calon peserta didik selalu berebut agar dapat diterima d sekolah negeri.

Terlebih guru-guru sekolah swasta umumnya sudah mendapat tunjangan yang lumayan besar dari sekolah masing-masing – terutama sekolah swasta bonafid. Belum lagi gaji mereka juga sudah diatas Upah Minimum Kota (UMK). Ada baiknya uang intensif tersebut dialihkan untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat.

Beasiswa Tepat Sasaran

Setiap pemerintah daerah di Indonesia umumnya memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi ataupun siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Untuk beasiswa kurang mampu mungkin masih tepat bila diberikan kepada siswa SD hingga SMA, namun untuk beasiswa perguruan tinggi sebaiknya hanya diberikan kepada siswa berprestasi – yang bila memungkinkan dari kalangan yang kurang mampu. Hal tersebut agar anggaran pendidikan dapat terserap dengan lebih efektif.

Selain berprestasi, program studi yag diambil oleh calon penerima beasiswa tersebut juga sebaiknya menjadi pertimbangan. Pilih calon penerima beasiswa yang mengambil program studi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah kota atau kabupaten tersebut – atau sebaiknya pemerintah daerah menentukan jurusan yang harus diambil oleh siswa yang ingin menerima beasiswa perguruan tinggi dari daerah tersebut.

Bila lima tahun kedepan membutuhkan tenaga peternakan, jangan membiayai siswa berprestasi yang mengambil jurusan Klimatologi. Hal tersebut akan sia-sia, kecuali bila memang kedepan pemerintah daerah tersebut juga akan memerlukan tenaga ahli di bidang tersebut untuk memajukan daerah.

Terkadang ada beberapa daerah yang memberikan beasiswa lepas. Mereka menanggung biaya kuliah dan biaya hidup, namun setelah mahasiswa tersebut lulus tidak ada kewajiban dari mahasiswa tersebut untuk mengabdi di daerah tersebut. Jangankan diangkat sebagai ASN, diwajibkan untuk pulang lagi ke daerahnya saja tidak.

Padahal terkadang biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut tidak sedikit, terlebih bila si mahasiswa berkuliah di luar kota. Menurut saya itu suatu ketidakefektifan penggunaan anggaran pendidikan, terlebih bila daerah tersebut masih jauh tertinggal. Seharusnya mahasiswa yang mendapat beasiswa tersebut berkewajiban mengabdi selama beberapa tahun untuk memajukan daerahnya sebagai bentuk tanggung jawab dari anggaran yang sudah ia gunakan. Syukur-syukur bila memang dapat dijadikan seorang ASN. Bukankah tujuan dari anggaran pendidikan tersebut adalah untuk memajukan suatu daerah?

Anggaran pendidikan setinggi apapun tidak akan terasa manfaatnya bila tidak digunakan secara efektif dan optimal. Oleh karena itu ada baiknya pemerintah pusat maupun daerah semakin awas memantau penggunaan dana pendidikan yang sudah dianggarkan. Salam! (*)